Jenis-Jenis Perizinan Usaha Pertambangan Menurut UU …

Heylaw Edu - 15 Juni 2022. Oleh: Rahadyan Fajar Harris. " Asking for permission shows respect and guarantees an interested audience ". – Jerry Allocca. Halo Sobat HeyLaw! Segala bentuk aktivitas penambangan minerba di Indonesia haruslah didasarkan pada izin yang diberikan oleh pemerintah.

Evaluasi kebijakan perizinan pertambangan mineral dan batubara1…

Berdasarkan UU Minerba tersebut pengelolaan Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara dilaksanakan dalam bentuk Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang 95 Undang-Undang Pemerintahan Aceh, loc.cit, Pasal 165 ayat 3 33 terdiri atas IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi, yang dituangkan dalam suatu sistem data dan …

Izin Usaha Pertambangan

Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 (7) UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (" UU Minerba "), Izin Usaha Pertambangan (IUP) adalah izin …

PP No. 96 Tahun 2021

PP ini mengatur mengenai: 1) rencana pengelolaan mineral dan batubara nasional; 2) perizinan berusaha di bidang pertambangan mineral dan batubara; 3) izin …

1.036 Perusahaan Tambang Dihentikan Sementara, Ini Daftar …

Bisnis, JAKARTA – Sedikitnya 1.036 perusahaan tambang yang kegiatannya dihentikan sementara akibat belum menyerahkan dokumen rencana kegiatan dan anggaran biaya (RKAB) 2022. Penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan tersebut diteken Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kemeneterian ESDM Ridwan …

Aplikasi Perizinan Usaha dan Operasional MINERBA

Izin Usaha Pertambangan Untuk Penjualan. 8. Surat Izin Pertambangan Batuan. 9. Izin Pertambangan Rakyat. 10. Pengesahan Kepala Teknik Tambang / Penanggung Jawab Teknik dan Lingkungan. 11. Permohonan Kartu Izin Meledakkan (KIM) 12. Permohonan Kartu Pekerja Peledakan (KPP) Madya. 13. Persetujuan Besar Pencairan Jaminan …

Ada 13 Perizinan dan 10 Non Perizinan pada Sub Bidang …

2. Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Mineral Logam dan Batu Bara No KOMPONEN URAIAN DELIVERY : 1 PRODUK LAYANAN Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Mineral Logam dan Batu Bara 2 PRSYARATAN A. PERSYARATAN ADMINISTRATIF Untuk IUPK Eksplorasi Mineral Logam dan Batubara yang diajukan BUMN dan BUMD dan diberikan …

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 …

11. Izin Usaha Pertambangan Khusus, yang selanjutnya disebut dengan IUPK, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus. 12. IUPK Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan di wilayah izin usaha …

(DOC) izin pertambangan | egi fitrah

Adapun Kewajiban pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang secara umum diatur dalam Pasal 95 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara. Yakni sebagai berikut: 1. Menerapkan …

10 IUP Mineral di Konut Resmi Dicabut

WANGGUDU,Rakyatsultra – Kementerian Investasi Resmi mengeluarkan Surat Pemberitahuan pencabutan Izin Usaha Pertambagan (IUP) terhadap 10 Perusahaan Pertambangan mineral dan batubara di wilayah Kabupaten Konawe Utara (Konut) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) degan nomor: 66/A.9/B.3/2022. Tertanggal …

Aplikasi Perizinan Usaha dan Operasional MINERBA

1. Izin Usaha Pertambangan. 2. OSS - Izin Usaha Pertambangan. 3. Izin Usaha Pertambangan Khusus. 4. Izin Usaha Pertambangan Khusus Sebagai Kelanjutan …

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA …

atau batubara. 20. Izin Usaha Jasa Pertambangan yang selanjutnya disingkat IUJP adalah izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan usaha jasa pertambangan inti yang …

Izin Usaha Pertambangan

1. Izin usaha pertambangan. Berdasarkan UU No. 11 tahun 1967, kuasa hukum pertambangan (KP) adalah. wewenang yang diberikan kepada badan / perseorangan untuk melaksanakan usaha. pertambangan. Setelah UU No. 4 tahun 2009 diberlakukan maka KP diubah menjadi. IUP (Izin Usaha Pertambangan). KP yang diberikan sebelum …

Ini Syarat Untuk Memiliki Izin Usaha Pertambangan Tahap …

Persyaratan Teknis. Persyaratan Lingkungan. Persyaratan Finansial. Jangka Waktu. "Untuk mendapatkan izin usaha pertambangan tahap eksplorasi, pelaku usaha …

Persyaratan untuk Memperoleh Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi

Persyaratan Untuk Memperoleh IUP Eksplorasi. Pasal 23 PP 23/2010 mengatur bahwa persyaratan IUP Eksplorasi meliputi persyaratan: A. Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam huruf a untuk badan usaha meliputi: a. Untuk IUP Eksplorasi mineral logam dan batubara: 3. surat keterangan domisili. b.

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA …

2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5282); 9. ... Wilayah Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disingkat WIUP adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang IUP.

7 Perusahaan Tambang di Kalteng Ini Tak Produktif Selama …

Baca juga: Sudah Cabut 2.078, Jokowi Ancam Copot Lagi Izin Perusahaan Tambang Nakal! Sugianto mengungkapkan setidaknya ada tujuh perusahaan PKP2B yang meliputi PT. Kalteng Coal, PT. Maruwai Coal, PT. Pari Coal, PT Ratah Coal, PT. Sumber Barito Coal, PT. Juloi Coal dan PT. Lahai Coal, dengan luas total 221.109 hektare.

IZIN USAHA PERTAMBANGAN

pt. panji adalah pihak ke 3 (tiga) yang bergerak dalam bidang usaha jasa konsultansi perizinan pertambangan minerba dan/atau pengurusan perizinan pertambangan minerba (mineral dan batubara) dan/atau …

Terbaru, Izin Tambang Yang Dicabut Bisa Diaktifkan Lagi

Pantas Jokowi 'Murka' Ekspor Bijih Bauksit Capai 21 Juta Ton. Pak Jokowi, Pengembangan Hilirisasi Tambang Butuh Kemudahan. Waktu Berakhir, ESDM: Sebagian Besar Sudah Ekspor Batu Bara. a. amar putusan memuat: 1. menyatakan sah atau tidak sahnya keputusan tata usaha negara; dan/atau, 2. memerintahkan untuk …

Pertambangan Batu Bara | United Tractors

Usaha pertambangan batu bara dijalankan melalui anak usahanya, PT Tuah Turangga Agung ("Turangga Resources"). Sebagai induk dari unit usaha pertambangan batu bara, Turangga Resources memegang kepemilikan atas sejumlah konsesi tambang batu bara yang terdiri dari batu bara kualitas menengah dan kualitas tinggi. Saat ini, TTA …

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA …

KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA . DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA . MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa untuk menjamin kepastian hukum, kepastian ... Wilayah Izin Usaha Pertambangan Batubara yang selanjutnya disebut …

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERATURAN MENTERI …

2018, terdapat 125 Izin Usaha Pertambangan di Sumatera Selatan dengan luas wilayah 675.804,88 hektar. Tabel 1. Rekapitulasi Izin Usaha Pertambangan Batubara Pada Tahun 2017 Di Sumatera Selatan No. Lokasi/Wilayah IUP Jumlah IUP Luas Wilayah (Ha) 1. Lahat 28 26.933,24 2. Muara Enim 16 108.183,70 3.

Ini Dia! Ketentuan Perizinan Berusaha Pertambangan Terbaru

Perizinan Berusaha Pertambangan Terbaru. Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah pusat yang …

Syarat Due Diligence (Uji Tuntas) Pertambangan Batubara

PERSYARATAN DUE DILIGENCE (Uji Tuntas) Pertambangan Batubara Persyaratan Areal Izin Usaha Pertambangan Batubara dan Mineral yang Mau/Akan di Take Over dari pihak owner lokal dengan perusahaan asing (investor asing), dimana pihak Owner lokal harus Memiliki Persyaratan Sebagai Berikut : 1.Laporan eksplorasi yang sudah ada …

Syarat Perusahaan Menjadi Trader Batubara

Persyaratan Perizinan

Persyaratan Permohonan Izin Usaha Jasa Pertambangan Mineral Dan Batubara: 4 Januari 2021: 8: Persyaratan Permohonan WIUP Mineral Bukan Logam Dan/Atau …

Perizinan Pertambangan

Perizinan usaha di bidang pertambangan berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara meliputi: a. Izin Usaha Pertambangan terdiri atas: IUP Operasi Produksi. b. Izin Pertambangan Rakyat. c. Surat Izin Penambangan …

7 Jenis Izin Pertambangan yang Wajib Anda Tahu …

7 Izin Pertambangan di Indonesia. Setiap usaha harus memenuhi ketentuan yang diberlakukan supaya seragam. Pengelolaan dan pengendaliannya tidak menimbulkan kerugian bagi alam, lingkungan …